DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di balik singkatnya masa jabatan, Dr. T. Aznal Zahri, SSTP, MSi sempat meninggalkan jejak awal dalam upaya rebranding Dinas Pertanahan Aceh. Melalui tagline “Tanoh Tajaga, Aceh Tabangun”, ia berupaya menegaskan identitas kelembagaan Dinas Pertanahan Aceh yang berbeda dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sekaligus mendorong penguatan kewenangan pertanahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Langkat - Sebanyak 30 Taruna/i Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) diterjunkan untuk mempercepat pemulihan arsip pertanahan milik Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak bencana.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Jefriddin Siregar, menyerahkan secara resmi dokumen sertifikat tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) setempat.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Di sebuah desa pedalaman Aceh, seorang petani menatap hamparan lahannya yang pernah menjadi sengketa dengan perusahaan perkebunan. Bertahun-tahun ia menunggu kejelasan nasib tanah warisan leluhurnya. Harapan baru muncul ketika pemerintah pusat akhirnya menyerahkan sepenuhnya urusan pertanahan di Aceh kepada pemerintah daerah.
DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Reza, bersama jajarannya menanam 100 bibit pohon manggrove di Desa Glumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Senin, 5 Juni 2023. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni.
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pada 2024 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara mendapatkan target dari pusat sebanyak 6.700 sertipikat melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)
DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM didampingi Sekretaris Daerah Drs Sulaimi MSi membuka secara resmi sosialisasi penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar. Acara itu berlangsung, di Aula Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (4/8/2023).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Aceh Singkil, Muhammad Reza mengatakan untuk lokasi di Kabupaten Aceh Singkil belum ada lahan yang dialokasikan kepada eks kombatan GAM.
Namun, lanjutnya, Kantor Pertanahan Aceh Singkil yang dalam hal ini adalah perpanjangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh siap untuk mensertipikatkan lahan yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam Bentuk Hak Kepemilikan Bersama (Hak Komunal) kepada para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
DIALEKSIS.COM | Aceh Singkil - Senin (05/09/2022), selama Kepemimpinan Muhammad Reza, Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Singkil yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Provinsi Aceh, tetap dan terus-menerus melakukan peningkatan Pelayanan Pertanahan Kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil.
DIALEKSIS. COM | Aceh - Kepala Dinas Pertanahan Aceh (DPA), Ir. Sunawardi mengatakan, DPA bersinergi dalam proses pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa konflik di Aceh ini, jangan sampai ada konflik.
Kemudian Dialeksis.com mengutip pada kanal Youtube RRI Banda Aceh terkait "Sinergisitas DPA dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Aceh," Sabtu (6/8/2022).
Kadis Pertanahan Aceh Sebut Hak Masyarakat Jangan Diserobot Karena Aset Pemerintah
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beberapa orang beranggapan bahwa pengurusan sertipikat itu sangat sulit.
Seperti, sulitnya pengurusan Sertipikat dengan syarat yang terlalu banyak. Pelayanan di kantor Pertahanan agak kaku atau kurangnya pelayanan. Sertipikat yang diurus memakan waktu yang cukup lama agar dapat diterima pemohon.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Aceh Singkil mengklaim kalau lahan warga ada yang masuk ke dalam penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) PT Delima Makmur.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sentuh Tanahku merupakan salah satu dari sekian banyak Aplikasi yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan sebuah inovasi untuk Memenuhi Pelayanan Prima kepada seluruh masyarakat yang memerlukan Layanan terhadap Kegiatan yang ada pada Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia baik untuk informasi berkas yang di daftar pada Kantor Pertanahan setempat, plotting mandiri Bidang Tanahnya, Transparan dan Akuntabel dalam menginformasikan persyaratan yang diperlukan dalam setiap kegiatan pertanahan yang hendak dilakukan, baik terhadap Biaya, Jangka waktu dan lamanya penyelesaian pekerjaannya.
DIALEKSIS.COM | Aceh Singkil - Bertempat di Jalan Syech Hamzah Fansuri, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Jum'at (19/11/2021) Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Singkil menyelenggarakan Acara Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan dengan mengundang Narasumber dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, termasuk Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku mitra kerja dari Kantor Pertanahan Aceh Singkil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh baru saja menangani kasus mafia tanah dalam pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh di Padang Tiji. Kehadiran LBH membantu masyarakat akibat pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut.
Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul mengungkapkan beberapa fakta di lapangan selama menangani kasus tersebut. Beberapa masyarakat bahkan tanahnya tidak masuk dalam daftar pembayaran di awalnya tetapi ketika proses pembangunan, lahan yang mereka kelola masuk ke dalam peta pembangunan jalan tol, ketika di cross check ternyata uangnya sudah diambil oleh orang lain.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kegiatan rutin donor darah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Aceh telah memasuki tahapan ke empat. Aksi kemanusiaan yang digelar di dua Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) itu berhasil mencapai target jumlah pendonor darah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen (Penyelidikan) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Nomor SP.OPS-18/L.1/Dek.1/04/2021 tanggal 26 April 2021, sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin Aceh Tahun 2019 oleh Dinas Pertanahan Aceh dalam rangka mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria serta Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin Aceh.
