DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Aceh Singkil, Muhammad Reza mengatakan untuk lokasi di Kabupaten Aceh Singkil belum ada lahan yang dialokasikan kepada eks kombatan GAM.

Namun, lanjutnya, Kantor Pertanahan Aceh Singkil yang dalam hal ini adalah perpanjangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh siap untuk mensertipikatkan lahan yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam Bentuk Hak Kepemilikan Bersama (Hak Komunal) kepada para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

DIALEKSIS. COM | Aceh - Kepala Dinas Pertanahan Aceh (DPA), Ir. Sunawardi mengatakan, DPA bersinergi dalam proses pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa konflik di Aceh ini, jangan sampai ada konflik.

Kemudian Dialeksis.com mengutip pada kanal Youtube RRI Banda Aceh terkait "Sinergisitas DPA dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Aceh," Sabtu (6/8/2022).

Kadis Pertanahan Aceh Sebut Hak Masyarakat Jangan Diserobot Karena Aset Pemerintah 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beberapa orang beranggapan bahwa pengurusan sertipikat itu sangat sulit.

Seperti, sulitnya pengurusan Sertipikat dengan syarat yang terlalu banyak. Pelayanan di kantor Pertahanan agak kaku atau kurangnya pelayanan. Sertipikat yang diurus memakan waktu yang cukup lama agar dapat diterima pemohon.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh baru saja menangani kasus mafia tanah dalam pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh di Padang Tiji. Kehadiran LBH membantu masyarakat akibat pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut.

Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul mengungkapkan beberapa fakta di lapangan selama menangani kasus tersebut. Beberapa masyarakat bahkan tanahnya tidak masuk dalam daftar pembayaran di awalnya tetapi ketika proses pembangunan, lahan yang mereka kelola masuk ke dalam peta pembangunan jalan tol, ketika di cross check ternyata uangnya sudah diambil oleh orang lain.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen (Penyelidikan) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Nomor SP.OPS-18/L.1/Dek.1/04/2021 tanggal 26 April 2021, sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin Aceh Tahun 2019 oleh Dinas Pertanahan Aceh dalam rangka mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria serta Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin Aceh.